“Tentu akan ada banyak diskusi tentang biaya haji ke depan. Apalagi, meski layanan haji tahun ini lebih baik, namun biaya hajinya cukup tinggi,” jelas Hilman.
“Perlu analisa kelayakan biaya yang proporsional dengan layanan yang diterima jamaah. Juga perlu dimitigasi sejak dini dalam evaluasi ini, berapa layanan yang layak dan proposional dengan biaya haji ke depan,” sambungnya.
Hilman berharap, narasumber yang hadir dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa memberikan pencerahan.
Persoalan lain yang digarisbawahi Hilman terkait Visa Mujamalah. Isu visa mujamalah cukup mewarnai haji 2022. Cukup banyak jamaah yang batal berangkat, dan itu berdampak besar ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
“Perlu ada sumbangan pemikiran yang brilian dari peserta, aspek apa dari visa mujamalah yang bisa kita atur ke depan,” sebut Hilman.
“Perlu ada kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dan PIHK sebagai penyelenggara,” lanjutnya.
Hilman juga menyoroti masalah dam. Menurutnya, Indonesia saat ini mengirim jamaah terbanyak. Lebih 90% jamaah Indonesia mengikuti prosesi Haji Tamattu’ sehingga harus membayar dam.
“Perlu difikirkan apa yang bisa kita kontribusikan untuk penguatan tata kelola dam di Saudi. Mungkinkah jamaah. haji bisa berkontribusi dengan bisa membawa daging dam ke Indonesia. Ini ide yang banyak dilontarkan berbagai kalangan,” ucapnya.
“Mudah-mudajan kita bisa merumuskan kebijakan yang bisa meningkatkan layanan kita di masa mendatang,” image widget
